PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam salah satu tulisannya Krugman (2005) mengatakan bahwa sejak runtuhnya sistem Bretton Woods tahun 1973 nilai tukar masing-masing negara mengalami ketidakstabilan yang sangat tinggi. Hal tersebut telah menyebabkan kekecewaan yang sangat besar khususnya bagi pelaku ekonomi. Sebagai contoh pada tahun 1980-an orang-orang AS berbondong-bondong membelanjakan uang mereka karena tingginya nilai Dollar. Keadaan tersebut membuat barang-barang buatan luar negeri menjadi lebih murah. Meski sebaliknya para pengekspor AS banyak menderita kerugian akibat tingginya nilai Dollar tersebut. Mereka pun selanjutnya menuntut proteksi pedagangan.

Ekspansi perdagangan di tahun 1990-an juga terjadi akibat menguatnya nilai Dollar dan melemahnya beberapa mata uang asing. Ketika Dollar mengalami depresiasi maka sebagian besar orang-orang AS mengalami kerugian sekalipun industri-industri ekspor mereka diuntungkan. Fluktuasi nilai Dollar sebagaimana yang sering terjadi sadar atau tidak telah memberikan pengaruh pada jutaan orang AS. Demikian pula halnya jika sistem moneter internasional saat ini runtuh maka dapat dipastikan akan menimbulkan malapetaka yang luar biasa dahsyatnya sebagamana tahun 1930-an (Gilphin, 2001: 113).

Meski  terdapat  perbedaan  dikalangan  ekonom  tentang  sistem  moneter yang  ideal  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sistem  kurs  mengambang (floating  exchange  rate) yang  berbasis  mata  uang  kertas  telah  memberikan dampak yang sangat merugikan. Mundell (1983) misalnya menyimpulkan bahwa dalam  sistem  pertukaran  mata  uang  mengambang  (floating  rate) akan  lebih banyak dibutuhkan cadangan devisa dibandingkan dengan sistem kurs tetap (fixed rate). Konsekuensinysa dalam kurs mengambang yang saat ini diadopsi oleh banyak negara kebutuhan cadangan devisa akan semakin besar.

Dengan demikian negara-negara yang mata uangnya dijadikan sebagai cadangan devisa oleh negara-negara lain akan terdorong untuk terus memproduksi mata uangnya. Sebagai perbandingan jumlah likuiditas internasional yang diciptakan pada satu bulan di tahun 1982 jauh lebih besar dibandingkan akumulasi likuiditas seluruh negara yang telah dikeluarkan sejak pertama kali mereka terbentuk hingga tahun 1971.

Disamping itu , kurs mata uang yang mengambang membuat nilai utang negara-negara debitur khususnya negar-negara berkembang (less depeloved countries/LDCs)   yang  tidak    dipatok  pada    kurs     tetap,       terus    mengalami peningkatan. Akibat nilai tukar mata uang negara-negara tersebut yang terus merosot menyebabkan jumlah utang negara-negara tersebut terus mengalami penumpukan terhadap negara-negara donor.

Kalaupun nilai tersebut ditetatapkan dengan kurs tertentu maka negara- negara tersebut tetap mengalami kerugian. Hal ini akibat nilai riil utang mereka mengalami peningkatan akibat inflasi yang terus terjadi pada Dollar dan EuroDollar yang merupakan mata uang yang mendominasi nilai utang negara- negara  tersebut  (Mundell,  1983).  Jika  mereka  mengalami  penjadwalan  ulang (rescheduling) utang yang membuat uang mereka semakin besar, maka langkah terakhir adalah menyerahkan asset-aset berharga mereka kepada negara-negara donor (Meera, 2002: 43)

Persoalan-persoalan  tersebut  terjadi  akibat  tidak  adanya  mekanisme kontrol yang  bersifat  internasional   terhadap  kuantitas   cadangan   moneter internasional.  Cadangan  moneter  dengan  mudahnya  diperoleh  meski  tidak semudah AS dalam memproduksi Dollar setiap tahunnya. Disiplin neraca pembayaran yang seharusnya menjadi pengatur penciptaan uang saat ini telah diabaikan. Penciptaan uang hanya dibatasi oleh kekhawatiran akan depresiasi dan atau inflasi (Mundell, 1983).

Kekacauan sistem moneter internasional saat ini juga berdampak pada sistem keuangan internasional. Arus modal internasional dan investasi asing dilakukan dalam bentuk uang, sehingga perubahan nilai tukar mata uang akan mengubah nilai satu investasi asing atau cek perjalanan seorang wisatawan. Jika orang membeli Mark  untuk berinvestasi di Jeman dan nilainya tiba-tiba jatuh maka nilai investasinya akan jauh berkurang (Gilphin, 2001: 114).

Kekacauan keuangan global di akhir tahun   1990-an merupakan salah satu contoh dari serangkaian kepanikan dan kehancuran keuangan yang telah menggoncang kapitalisme intenasional  dalam   tiga  ratus tahun terakhir. Permasalahan sistem keuangan global yang bermula dari Asia Timur yang selanjutnya menyebar ke sebagian besar negara di dunia, telah membawa penderitaan dan masa-masa sulit bagi jutaan orang.

Pada mulanya para warga AS dan negara-negara industri maju lainya menganggap  diri  mereka  aman  dari  krisis  tersebut.  Akan  tetapi  kurang  dari setahun,  krisis  telah  menyebar  dan  pengaruhnya  semakin  dirasakan  mereka. Ribuan  investor  AS  dan  lainnya  kehilangan  jutaan  Dollar  ketika  pasar-pasar saham  di  seluruh  dunia  jatuh  dan  memporak-porandakan  banyak  institusi keuangan.  Para petani  AS   yang telah    berinvestasi  besar-besaran    untuk meningkatkan produksi tiba-tiba harus merugi akibat pasar-pasar ekspor mereka di Asia Timur dan tempat-tempat lain telah musnah. Pabrik pesawat Boeing dan banyak industri yang berteknologi tinggi lainnya juga kehilangan pasar ekspor yang  sangat  menguntungkan.  Harga  yang  harus  dipikul  sedemikian  besar (Gilphin, 2003: 117).

Menurut Frederick (2004: 148) krisis keuangan yang melanda negara- negara Asia Tenggara pada tahun 1997 telah membuat nilai tukar mata uang lokal mengalami penurunan yang luar biasa. Bencana kemanusiaan yang ditimbulkan oleh rangkaian krisis tersebut telah menyebabkan kesulitan hidup yang sangat berat,    khususnya    bagi    orang-orang    miskin.    Bangkrutnya   industri-industri menyebabkan gelombang pengangguran meningkat. Demikian pula dengan laju inflasi menyebabakan kemampuan beli masyarakat menurun drastis dan membuat mereka semakin miskin.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh krisis moneter di kawasan Asia pada masa tersebut berikut ini disajikan tabel devaluasi nilai mata uang lokal sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1998:

Tabel 1.  Devaluasi nilai tukar mata uang beberapa negara Asia terpilih terhadap Dollar AS pada Februari 1998 dibandingkan akhir Juni 1997

Sumber: Frederick, 2004

Frederick (2004) juga menyajikan kondisi devaluasi sejumlah negara di kawasan Asia yang menunjukkan betapa rapuh dan lemahnya mata uang negara- negara tersebut dalam menghadapi krisis moneter.

Tabel 2. Nilai Tukar Berbagai Mata Uang Terpilih terhadap Dollar AS

Sumber: Frederick, 2004

Devaluasi yang sangat tajam tersebut memberikan pengaruh yang signifikan tehadap penghasilan penduduk, tabungan, serta harga-harga barang- barang dan jasa. Devaluasi juga menyebabkan membengkaknya nilai utang jangka pendek yang dihitung dengan kurs Dollar AS. Kemudian pada bulan Agustus 1998 mata uang rubel juga mengalami devaluasi yang sangat parah, yaitu sebesar 70%, hanya dalam jangka waktu 6 bulan.

Berikutnya pada tahun 2001, tepatnya pada hari Rabu 2001-yang kemudian dikenal dengan hari “Black Wednesday” -mata uang Lira Turki juga didevaluasi  hingga  30%.  Devaluasi  ini  mengakibatkan  100.000  pekerja  serta ribuan wartawan menganggur. Dua bulan kemudian, nilai tukar Lira Turki terdevaluasi hingga 50%. Langkah devaluasi ini diambil setelah kepercayaan terhadap pemerintah semakin menipis (Frederick, 2004).

Efek domino krisis keuangan ini juga melanda Indonesia. Hanya dalam tempo lima bulan sejak pertengahan Juni tahun 1997, nilai tukar rupiah terhadap Dollar anjlok hingga 100 persen lebih. Di awal bulan Juli nilai rupiah mencapai Rp. 2.445 per Dollar, kemudian menembus angka psikologis Rp. 3.000 per Dollar dua bulan berikutnya. Di awal Desember 1997, nilai tukar rupiah merosot lagi ke angka fenomenal Rp. 5.000 yang diantaranya dipicu oleh isu seputar kesehatan Presiden Suharto.

Bahkan pada 15 Desember 1997, kurs rupiah mencapai nilai historis Rp. 6.000 per Dollar. Sehari setelah pidato Presiden di DPR yang menyampaikan Nota Pengantar RAPBN 1998/1999, kurs rupiah kembali merosot    hingga Rp. 7.900 per Dollar. Puncak penurunan nilai rupiah terhadap Dollar terjadi pada tanggal 18 Januari 1998, dimana satu Dollar AS setara dengan Rp. 16.000 (Yusanto,  2001:  3).  Krisis  keuangan  dan  perbankan  tersebut  telah  menyedot begitu besar keuangan negara yang  diperkirakan mencapai lebih dari 50% PDB Indonesia sehingga dapat dikategorikan terbesar dalam sejarah krisis keuangan (Agung, 2000 dalam Arifin, 2004).

Dampak dari depresiasi rupiah terhadap Dollar ini amat dahsyat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk. Kebijakan otoritas moneter yang menerapkan kebijakan uang ketat (tigh money policy) untuk membendung pelemahan rupiah dengan menaikkan suka bunga memaksa bunga pinjaman naik. Akibatnya proyek-proyek terhenti dan sejumlah perusahaan-perusahaan gulung tikar. Dampak selanjutnya adalah terjadinya PHK besar-besaran. Harga sembako dan  juga  barang-barang  lainnya  meningkat  tajam  sehingga  membuat  rakyat semakin menderita (Yusanto, 2001: 3).

Peristiwa yang lebih mutakhir adalah krisis keuangan yang melanda Argentina. Mata uang Argentina, Peso didevaluasi hingga lebih dari 100% dari Dollar AS yang menjadi patokan.  Salah satu alasan utama kebijakan devaluasi ini adalah keputusan untuk menghentikan pematokan (pegging) peso terhadap Dollar AS, yang oleh IMF dianggap tidak lagi dapat dipertahankan. Kegagalan strategi pemerintah dan kekacauan tersebut telah mempengaruhi situasi negara-negara AS lainnya (Fredericks, 2004: 149).

Dalam kondisi moneter yang tidak stabil dan menimbulkan penderitaan tersebut  ternyata  pihak  spekulan  menghadapi  keadaan  sebaliknya.  Menurut Stiglizt (199: 2003) pukulan berat yang mengakibatkan real estate dan pasar saham Thailand mengalami gelembung (bubble) diakibatkan oleh uang spekulatif panas yang mengalir ke negara tersebut. Dan memang pada faktanya perubahan arah modal spekulatif ini merupakan akar pergerakan eksesif pada nilai tukar.

Menurut Stiglizt (2003: 199) salah satu sumber keuntungan para spekulan adalah  uang  yang  berasal  dari  pemerintah  yang  didukung  oleh  IMF.  Sebagai contoh ketika IMF dan pemerintah Brazil mengeluarkan sekitar 50 miliar Dollar untuk menjaga nilai tukar yang berada pada level overvalued pada akhir 1998, uang tersebut seakan hilang ditelan angin. Namun pada faktanya uang tersebut sebagian besar mengalir ke kantong-kantong  para spekulan. Beberapa spekulan mungkin mengalami kerugian sementara yang lain untung namun secara umum para spekulanlah yang memperoleh seluruh uang yang diderita oleh pemerintah.

Bahkan menurut Stiglizt (2003: 199) IMF-lah yang menjaga agar para spekulan tersebut tetap dapat berbisnis.

Pada umumnya para ekonom sadar bahwa sejak keruntuhan sistem kurs nilai tetap (fixed exchange rate), tidak ada lagi suatu sistem moneter internasional yang stabil dan memuaskan. Disamping melibatkan isu-isu teknis yang penting dan rumit, solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut terkait erat dengan persoalan politik yang sangat krusial. Isu tingkat nilai tukar tetap (fixed exchange rate) versus tingkat nilai tukar fleksibel (flexible exchange rate) dan kaitannya dengan masalah pengaturan sistem moneter internasional dianggap sebagai akar dari  masalah  ini.  Oleh  karena  itu  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Gilphin (2005: 115) bahwa masa depan sistem moneter internasional yang stabil dan terintegrasi akan tetap diliputi oleh awan tebal hingga permasalahan ini terpecahkan.

Berdasarkan pemaparan di atas sangat wajar jika sejumlah kalangan mulai mempertanyakan  faktor  fundamental  yang  menjadi  pemicu  berbagai  krisis tersebut. Mereka mulai mencari solusi alternatif yang dapat menstabilkan kondisi moneter dan keuangan baik yang bersifat domistik maupun yang bersifat internasional.

Salah satu negara yang memberikan respon yang kuat dari instabilitas sektor moneter tersebut adalah Rusia. Pemerintah Rusia telah menyadari sifat spekulatif pasar uang dan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh penetapan standar mata uang itu. Pada 10 Juli 2001 The Bank of Rusia yang merupakan Bank Sentral Rusia mengedarkan mata uang emas yang bernama Chervonet. Dengan demikian mata uang emas menjadi alat pembayaran yang sah. Diharapkan dalam jangka pendek orang-orang Rusia bersedia mengubah tabungan mereka dari mata uang Dollar menjadi mata uang Chervonet disamping Rubel yang saat ini beredar. Dalam jangka panjang Rusia juga diharapkan dapat membuat perubahan besar dalam kebijakan keuangan internasional di tengah kegalauan banyak negara yang berusaha melepaskan diri dari sistem keuangan dunia yang berporos pada kepentingan bangsa Anglo-AS (Frederick, 2004: 195).

Dalam sebuah artikel di situs  www.ncpa.org sebagaimana  yang  dikutip oleh Frederick (2004: 63) dinyatakan bahwa:

“para pakar perekonomian dunia memberikan saran untuk menjadikan emas sebagai standar keuangan global. Cara ini mereka yakini sebagai jalan yang terbaik untuk memulihkan dan mengembalikan stabilitas keuangan global. Para pakar ini mendorong negara-negara berkembang untuk menarik diri dari perekonomian global dan melepaskan diri dari kapitalisme pasar bebas”.

Bahkan pada perjanjian Mastrich    bulan Februari 1992-dalam    upaya untuk menciptakan mata uang tunggal pada tahun 1999-Bank Sentral Eropa yang merupakan peleburan dari bank-Bank Sentral negara-negara Eropa berupaya mengumpulkan 50 milyar Euro dalam bentuk emas dari seluruh negara-negara anggota sebagai cadangannya. Demikian pula halnya pada tanggal 1 Januari 1999. Dewan  Pengawas  Bank  Sentral  Eropa  telah  menetapkan  bahwa     15%  dari cadangan dasarnya yang mencapai 9,5 milyard Euro harus berbentuk emas (Salim, 2004).

Keinginan sejumlah ekonom dan pejabat pemerintahan untuk    kembali pada standar emas (gold standard) bukanlah tanpa alasan. Disamping dampak negatif  yang  telah  diakibatkan  oleh  standar  mata  uang  kertas  (fiat  money standard), motif tersebut juga dipicu oleh bukti historis kemampuan standar emas (gold standard) dalam menjaga stabilitas moneter selama lebih kurang 100 tahun hingga tahun 1914 ketika Perang Dunia I pecah.

Pada masa tersebut standar emas telah mampu mewujudkan kestabilan moneter domostik maupun internasional serta mampu menciptakan perdamaian dan  kesejahteraan  dalam  kurun  waktu  yang  cukup  panjang  (Kimball,  2005). Inflasi yang menjadi masalah serius bagi otoritas moneter di rezim fiat money standard–pada masa tersebut dapat berjalan secara stabil. Hal ini karena rezim tersebut memiliki rezim moneter yang berjalan secarar otomatis yang dapat mengatur pergerakan supply money di suatu negara serta diawasi secara disiplin oleh otoritas moneter masing-masing negara. Dengan demikian faktor utama yang menjadi pemicu inflasi pada uang subtitusi sepenuhnya dapat dikendalikan (Herbener, 2002). Hal ini juga diakui oleh diakui oleh Frederik Hayek (1976) sebagaimana yang dikutip oleh Block (1999):

“Secara signifikan hal tersebut hanya terjadi pada kejayaaan sistem industri modern dan selama standar emas  yang berlangsung sekitas dua ratus tahun…pada masa itu harga-harga diakhir rezim tersebut tidak mengalami perubahan. Ia sama sebagaimana awalnya.” (Hayek, 1976:16)

“Kecuali selama  dua ratus tahun ketika standar emas diterapkan. Selain itu pemerintah sepanjang sejarah  telah mengunakan kekeuatan eksklusif mereka untuk menipu dan mencuri harta rakyat.” (Hayek, 1976: 15) Disamping itu dengan adanya nilai tukar yang tetap antara mata uang suatu negara negara dengan negara lainnya menjadikan arus perdagangan dan investasi tumbuh dengan pesat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Grenspan (1966) yang juga dikutip oleh Block (1999) : Ketika standar emas diterima sebagai alat pertukaran oleh sebagian besar negara, standar emas internasional yang bebas tanpa batas telah membantu percepatan pembagian tenaga kerja (devision of labour)  dan perluasan perdagangan internasional. Meskipun alat-alat tukar (seperti Dollar, Pound, Franch, dll) berbeda antara satu negara dengan negara lainnya dan seluruhnya detetapkan nilainya dengan emas,  namun selama masa tersebut  tidak ada  hambatan bagi  perdagangan  ataupun pergerakan modal (movement of capital).”

Meski demikian harus diakui bahwa kondisi demografis, ekonomi, politik dan budaya serta perkembangan teknologi masyarakat saat ini telah mengalami perubahan  yang  signifikan  dibandingkan  masa  tersebut.  Namun  setidaknya terdapat beberapa faktor fundamental yang dapat dikaji pada standar moneter tersebut  dalam  menciptakan  stabilitas  moneter  dan  keuangan  dibandingkan dengan standar moneter lainnya termasuk standar mata uang kertas saat ini yang didominasi oleh Dollar.

Oleh karena itu, munculnya sederet persoalan yang terus menimpa sistem moneter  di  beberapa  negara  selama  beberapa  dekade  terakhir  dan  bangkitnya upaya sebagian negara dan sejumlah pemikir ekonomi untuk mempertimbangkan penggunaan  mata  uang  emas,  mengilhami  kami  untuk  menengahkan  sebuah skripsi   yang berjudul “Standar Emas (Gold Standard):  Sejarah dan Dampaknya  terhadap  Perekonomian (Studi  Historis  Implementasi  Standar Emas dibandingkan dengan Standar Moneter Lainnya).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang   sebelumnya  dapat  dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bukti historis penggunaan mata uang yang menggunakan standar emas dibandingkan dengan standar moneter lainnya?
2. Apa saja keunggulan penggunaan standar emas dan apa saja kelemahannya?
3. Bagaimana  peluang  dan  tantangan  implementasi  standar  emas  dalam perekonomian global saat ini?

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Perubahan pola pikir, kebutuhan, dan terutama perubahan gaya hidup merupakan gejala semakin majunya manusia pada era kini. Dunia perekonomian pun mengalami perubahan yang sangat pesat dimana ditandai dengan semakin cepatnya arus informasi yang terjadi di pasar. Setiap perusahaan harus saling bersaing mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan perusahaan akan sumber informasi yang cepat dan akurat dalam pengambilan keputusan.

Fakta yang terjadi saat ini adalah meningkatnya pengolahan data di perusahaan dengan menggunakan komputer. Harapan yang timbul dari kondisi tersebut adalah kebutuhan setiap bagian atau manajemen perusahaan akan informasi dapat dengan segera diperoleh. Oleh karena itu, operasional perusahaan dapat berjalan bila didukung oleh adanya informasi yang cepat dan akurat.

Penggunaan komputer dalam perusahaan akan berdampak pada pengolahan dan penyimpanan data yang membawa perubahan pada perusahaan itu  sendiri dan juga prosedur yang  diterapkan   sebagai pengendalian internal. Perubahan yang mungkin terjadi adalah semakin hematnya waktu yang diperlukan untuk memperoleh sebuah informasi yang diperlukan manajemen untuk membuat keputusan.

Ketika sebuah perusahaan yang menggunakan pengolahan data secara manual melakukan perubahan total dengan pengolahan data menggunakan komputer (elektronik) maka terjadi perubahan besar dalam perusahaan. Pendidikan khusus dan pelatihan bagi karyawan harus diadakan untuk membantu pemahaman cara pengoperasian program komputer. Selain itu, semakin besarnya faktor biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk mewujudkannya.

Pengolahan data yang diterapkan merupakan suatu proses untuk melakukan  manipulasi  dan  pemakaian  data.  Proses  tersebut  dilakukan melalui   kegiatan perekaman,   klasifikasi, penyortiran, penghitungan, pengikhtisaran  dan  pelaporan (Sugiarto,  1987; 4).   Pengolahan  data menggunakan komputer (elektronik) dalam perusahaan dapat diketahui dengan  adanya  pemusatan  fungsi  dan  pemusatan  data.  Ciri  ini  akan membawa perhatian perusahaan pada evaluasi struktur pengendalian intern yang dilaksanakan.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus terutama ketika auditor yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan terhadap sistem yang akan diaudit. Pengolahan  data  elektronik  (selanjutnya  akan  disebut  PDE)  berpengaruh pada profesi auditor dimana profesi ini dituntut untuk menguasai aplikasi program yang digunakan oleh kliennya.

Sistem pengolahan data manual dan PDE memiliki beda yang sangat besar sehingga dibutuhkan keahlian tertentu untuk dapat menggunakannya. Penerapan PDE pada perusahaan akan dapat membantu perolehan evaluasi bukti sehingga efektivitas dan efisiensi dapat tercapai. Semakin pentingnya PDE saat ini menuntut perusahaan untuk memiliki Struktur Pengendalian Intern (selanjutnya akan disebut SPI) yang baik pula. PDE memiliki hubungan dengan SPI perusahaan dimana terdapat pemisahan fungsi yang jelas dalam pelaksanaan operasional.

Tujuan penerapan SPI dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan  dari prosedur.  Hal    ini    menunjukkan    bahwa perusahaan terutama manajemen berusaha untuk menghindari resiko dari adanya penerapan suatu sistem. Banyak dan detailnya prosedur yang dibuat tidak menutup kemungkinan akan timbulnya resiko penyimpangan. PDE merupakan salah satu metode yang digunakan sebagai alat pengolahan data dalam perusahaan.

SPI memiliki tiga elemen penting yang mendukung (IAI; 2002; 23) yaitu  lingkungan  pengendalian,  sistem akuntansi,  dan  prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian dalam perusahaan meliputi semua unsur yang mendorong terciptanya efektivitas kebijakan perusahaan dimana unsur  ini  lebih  dititikberatkan  pada  sumber  daya  manusia  yang  tersedia dalam perusahaan.

Manajemen perusahaan membuat suatu prosedur yang digunakan sebagai  acuan  operasional  perusahaan  yang  mencakup  cara  dokumentasi atau pencatatan atas semua transaksi yang telah terjadi. Kondisi semacam ini disebut dengan sistem akuntansi. Selain itu, untuk memperoleh suatu keyakinan memadai akan tercapainya tujuan perusahaan maka diperlukan suatu prosedur pengendalian yang menjelaskan otorisasi transaksi dan aktivitas, pemisahan tugas hingga adanya verifikasi atas dokumen.

Hal yang sama juga harus dilaksanakan atas PDE. SPI atas PDE sangat penting karena data yang dimiliki berjumlah besar yang pasti akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain itu, pengawasan akan kelayakan data harus dilakukan  sehingga  penyelewengan   terhadap kecanggihan PDE tidak akan terjadi.

Ada dua macam pengendalian dalam PDE yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Kedua jenis pengendalian ini bertujuan untuk mencegah  dan  mendeteksi  kecurangan  yang  dilakukan  baik  itu  pada pemakai  data  (operator)  maupun  penyelewengan  akan  aplikasi  program yang diterapkan pada sistem perusahaan.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan untuk mencapai laba. Laba tercapai ketika perusahaan memiliki pemasukan terhadap kas akibat adanya suatu transaksi penjualan. Order penjualan bagi perusahaan merupakan tahap awal dari transaksi penjualan. Kemudian order ini  berlanjut  dengan  adanya  pengakuan  piutang  ketika  penjualan  terjadi secara  kredit.   Tahap  akhir    dari  transaksi  penjualan adalah  adanya penerimaan sejumlah kas dari pelunasan piutang yang dimiliki atau penerimaan kas dari penjualan tunai. Semua tahap dari transaksi tersebut harus  dicatat  dan  didokumentasikan  sesuai  kebijakan  dan  prosedur  yang telah ditetapkan.

Bagian yang bertanggungjawab atas segala aktivitas atau transaksi penjualan adalah bagian penjualan sesuai dengan prosedur yang mengatur tentang transaksi ini. Berkaitan dengan PDE yaitu penggunaan komputer akan sangat membantu bagian penjualan untuk mengontrol informasi yang dibutuhkan terutama ketika masih ada piutang yang harus ditagih. Untuk mendukung hal itu maka ada beberapa personil yang harus memiliki keahlian-keahlian berikut, yaitu: memahami konsep dan desain sistem dan kemampuan menggunakan komputer dalam mengolah data yang masuk.

Ketika suatu wewenang diberikan pada pihak yang bertanggungjawab (dalam hal ini bagian penjualan) maka harus ada pengendalian dalam pelaksanaannya agar penyelewengan dapat dihindari. Begitu pula, dengan pelaksanan SPI atas pengolahan data transaksi penjualan yang terjadi di PT. DIOMA Malang. PT. DIOMA yang merupakan sebuah perusahaan penerbit buku yang berdomisili di daerah Malang menerapkan teknologi komputer dalam operasional pengolahan datanya.

Penerapan teknologi komputer ini mendukung aktivitas penjualan perusahaan dimana dalam pelaksanaannya setiap personil perusahaan diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur yang ditetapkan oleh direktur dimaksudkan agar data yang diolah dapat menghasilkan informasi yang tepat guna bagi pemakai. Pemakai informasi tersebut adalah pihak manajemen dan juga komisaris perusahaan.

Untuk menghindari terjadinya fraud (kecurangan)-yang merupakan salah satu resiko- maka diperlukan pengendalian terhadap pengolahan data tersebut.   Prosedur    yang  dibuat  harus  diteliti  antara  peraturan  dan pelaksanaannya terlebih ketika perusahaan menerapkan teknologi komputer dalam kegiatan operasionalnya. Kesalahan input data baik dengan disengaja maupun tanpa sengaja membutuhkan pengendalian.

Setiap laporan yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan. Dalam pengendalian pengolahan data tersebut banyak hal yang harus dicermati oleh PT. DIOMA terlebih  jika  ada  celah  bagi  fraud (kecurangan)  untuk  muncul  karena kejadian ini bisa timbul baik dari pihak intern perusahaan maupun pihak luar. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap satu obyek dengan judul “SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) TERHADAP PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PADA SIKLUS PENJUALAN (Studi Kasus pada PT. DIOMA Malang)”

1.2    Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada usulan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan SPI terhadap PDE pada prosedur penjualan di PT. DIOMA Malang?
2. Bagaimana  penerapan  SPI  terhadap  PDE  pada  prosedur  pengakuan piutang di PT. DIOMA Malang?
3. Bagaimana penerapan SPI terhadap PDE pada prosedur penerimaaan kas di PT. DIOMA Malang?

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak pada semakin ketatnya persaingan dan semakin cepatnya terjadi perubahan pada lingkungan usaha. Barang-barang hasil produksi dalam negeri saat ini sudah harus langsung berkompetisi dengan produk-produk dari luar negeri, dan perusahaan harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya daur hidup produk, dan keuntungan yang didapat pun akan semakin rendah.

Sektor industri merupakan komponen utama pembangunan ekonomi nasional, yang tidak saja mampu memberikan kontribusi output yang besar bagi perekonomian, tetapi juga mampu untuk memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Semenjak krisis ekonomi tahun 1998 yang berdampak negatif pada sektor industri, mengakibatkan beberapa cabang industri harus tumbuh negatif dan beberapa jalan ditempat. Termasuk didalamnya industri pakaian jadi (garmen), sebagai salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia yaitu sandang. Kondisi industri garmen saat ini pun tidak jauh berbeda, banyak perusahaan yang menutup usahanya daripada mempertahankan atau membuka usaha di bidang garmen. Terdapat 224 perusahaan garmen yang tercatat dalam departemen perindustrian pada tahun 2006, dan bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 800- an  perusahaan,  kondisi  ini  dapat  dikatakan  memprihatinkan.  Salah  satu  yang menyebabkan hal ini adalah iklim usaha yang kurang kondusif, mulai dari miskinnya infrastruktur,  maraknya penyeludupan,  berbagai    regulasi    yang kontraproduktif, ketinggalan dalam hal efisensi, hingga semakin ketatnya situasi persaingan perdagangan global.

Semakin ketatnya persaingan ini tentu akan memberikan semangat kompetisi di satu pihak, namun dipihak lain dapat juga menjadi suatu ancaman bagi kelangsungan dan perkembangan usaha. Ancaman ini tidak hanya datang dari faktor pesaing saja, tetapi juga banyak faktor lain yang mempengaruhi dalam lingkungan bisnisnya. Keadaan ini memaksa dunia usaha untuk mau lebih peduli dan tanggap terhadap lingkungan usahanya, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Dalam upaya meningkatkan kembali daya saing sektor industri  garmen  hususnya,  diperlukan  strategi  yang tepat   agar mampu mengakomodasi dan mengantisipasi kondisi lingkungan yang perubahannya cenderung terjadi secara cepat karena didorong oleh globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi.   Untuk mengantisipasi semua permasalahan itu, maka diperlukan manajemen strategi.

Manajemen  strategi  dapat  didefinisikan  sebagai  seni  dan  pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional  yang  membuat  organisasi  mampu  mencapai  objektifnya  (Fred  R. David 2002:5). Dengan kata lain, manajemen strategi merupakan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi yang efektif untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat mengenai arah perusahaan, dengan cara pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada secara optimal untuk mencapai tujuannya. Dalam manajemen strategi terdapat tahapan-tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, yang dikenal sebagai proses yang dinamik dan memerlukan pengamatan dan penilaian yang terus menerus yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan usahanya.

Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan proses analitis untuk mengetahui kondisi perusahaan dan dampaknya terhadap masa yang akan datang. Strategi yang tepat dipilih melalui perumusan strategi dimulai dengan tahapan awal   mengembangkan   misi   bisnis,   tahap   kedua   mengenali   kekuatan   dan kelemahan dalam lingkungan internal perusahaan, serta peluang dan ancaman dari lingkungan  eksternal  perusahaan,  tahap   ketiga  menetapkan  sasaran  jangka panjang, dan tahapan yang terakhir menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang dianggap tepat untuk dilaksanakan.

Bagian penting dalam perumusan strategi salah satunya adalah analisis lingkungan,  yaitu  proses monitoring (pemantauan)  terhadap      faktor-faktor lingkungan dengan mencoba mengidentifikasikan faktor-faktor terpenting dan mengimplementasikannya  pada  perusahaan.  Manajemen  strategi  menekankan pada pengamatan dan mensinergikan antara kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) lingkungan internalnya dengan peluang (opportunity) dan ancaman (threat) lingkungan eksternalnya. Lingkungan internal perusahaan yang dianalisis dilakukan melalui pendekatan  pada  bagian  fungsional   perusahaan,  yaitu pemasaran,  produksi/operasi,  sumberdaya  manusia,  dan  keuangan.  Sedangkan pada lingkungan eksternal perusahaan yang dianalisis berupa lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Dimana kedua lingkungan ini, baik  internal  maupun  eksternal  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  bagi perusahaan.  Oleh karena itu, manajemen perlu untuk memperhatikan lingkungan sekarang dengan yang akan datang, sebagai dasar pengambilan keputusan strategi yang tepat bagi kelangsungan dan perkembangan perusahan.

PT. Pesona Remaja sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen, menghasilkan produk berupa celana jeans dengan merek DNE dan MAX DAVID. Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan ini perlu untuk menerapkan manajemen strategi untuk mempermudah pencapaian tujuannya, dengan cara melihat dan mengenali secara objektif kondisi internal dan eksternal, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, guna mengatasi ancaman dan peluang agar dapat mempertahankan atau bahkan mengembangkan posisi perusahaan di lingkungan usaha yang cenderung berubah dengan cepat.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penelitian pada PT. Pesona Remaja Industri ditulis dengan tujuan untuk melihat dan mengenali lebih jauh analisa lingkungan dalam proses merumuskan strategi yang cocok guna kelangsungan dan perkembangan  perusahaan  dimasa  yang  akan  datang,  dengan  skripsi  yang berjudul: “PERUMUSAN STRATEGI PADA PT. PESONA REMAJA INDUSTRI MALANG”.

1.2       Rumusan Masalah

Semua kegiatan bisnis yang dijalankan oleh PT. Pesona Remaja Industri tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan bisnis tempat dimana perusahaan beroperasi. Lingkungan bisnis terkadang berubah sangat cepat dan terjadi secara terus-menerus, menuntut perusahaan untuk dapat memperkirakan dan mengelola lingkungan tersebut dengan baik agar tidak menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan.

PT. Pesona Remaja Industri dalam hal ini harus mampu menganalisa dan mengantisipasi  perubahan  lingkungan,  baik  itu  dari  lingkungan  internal  yang masih bisa dikendalikan maupun dari lingkungan eksternal yang sukar untuk dikendalikan. Pengaruh dari kedua analisis lingkungan ini sangat besar dalam proses perumusan dan pemilihan strategi yang tepat demi kelangsungan hidup dan perkembangan PT. Pesona Remaja Industri. Analisis lingkungan internal dan eksternal  memberikan  identifikasi  mengenai  kekuatan  dan  kelemahan  serta peluang  dan  ancaman  yang  dimiliki,  sehingga  PT.  Pesona  Remaja  Industri mampu membangun daya saing dan berkembangan dengan masih memperhatikan misi dan tujuan awal.

Permasalahan utama yang dihadapi PT. Pesona Remaja Industri adalah faktor-faktor  lingkungan  apakah  yang  mempengaruhi  perusahaan  beroperasi dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi perusahaan sesuai dengan lingkungan bisnis tempat dimana PT. Pesoan Remaja beroperasi?

PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Industri rokok di Indonesia mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Sebagai negara berkembang dimana rokok merupakan  konsumsi  bagi  sebagian  besar  masyarakat  yaitu  sekitar  60%  dari jumlah penduduk Indonesia, industri rokok memiliki potensi yang cukup besar untuk   berkembang.   Perkembangan   industri   rokok   di   Indonesia   tentu   saja membawa pengaruh yang cukup positif dalam beberapa segi khususnya dunia ekonomi. Sebab dengan adanya industri rokok sedikitnya 6 juta tenaga kerja berhasil diserap oleh sekitar 3000 perusahaan rokok di seluruh Indonesia.

Indonesia yang sebagian besar pendapatan dalam negerinya berasal dari sektor pajak, sangat diuntungkan dengan berkembangnya industri rokok. Hal ini disebabkan pemerintah mengenakan tarif yang cukup tinggi bagi cukai rokok. Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan negara dari cukai rokok menunjukkan peningkatan.  Pada  tahun  2003  pendapatan  cukai  sebesar  Rp  26,3  Triliun sedangkan pada tahun 2005 mencapai Rp 32,6 Triliun. Selain masalah penerimaan cukai, regulasi tentang industri rokok diarahkan pada usaha penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu industri rokok sangat berjasa dalam mengurangi  tingkat pengangguran dan  menggairahkan kegiatan ekonomi masyarakat serta negara. Sebagai industri manufaktur tentu saja industri rokok juga menyokong kegiatan industri bahan baku, dimana dalam hal ini yang paling diuntungkan dengan adanya industri rokok adalah industri perkebunan.

Industri rokok meski memiliki pengaruh positif seperti penjelasan di atas, pada saat ini dan juga masa mendatang memiliki tekanan atau acaman yang cukup kuat dan dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan industri rokok. Rokok sebagai produk utama perusahaan rokok diyakini memiliki ekses terhadap kesehatan manusia. Alasan inilah yang menggerakkan pemerintah dan lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri  gencar melakukan kampanye anti rokok. Kampanye yang diimplementasikan dalam beberapa bentuk seperti regulasi promosi atau periklanan bagi industri rokok, regulasi kawasan bebas rokok seperti yang telah diterapkan di Jakarta dan kota- kota lain di luar negeri, penetapan cukai rokok yang sangat besar, dan beberapa kegiatan-kegiatan penyadaran anti rokok lainnya yang dilakukan oleh LSM.

Gerakan kampanye anti rokok jelas berpengaruh negatif terhadap perkembangan industri  rokok.  Gerakan ini  seolah-olah membatasi    dan menghambat gerak industri rokok untuk berkembang. Hal ini belum lagi ditambah dengan munculnya sadar kesehatan dan bahaya rokok pada masyarakat. Dan yang paling memukul kalangan perusahaan rokok adalah tidak sehatnya persaingan dalam industri rokok itu sendiri. Lemahnya pengawasan industri dan penegakan hukum menyebabkan munculnya industri rokok rumah tangga tanpa ijin resmi dan cukai. Hal ini menyebabkan harga jual rokok illegal tersebut jauh dibawah harga jual rokok berpita cukai. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit saat ini, banyak konsumen yang lebih memilih rokok tanpa cukai tersebut dengan alasan harga jual yang jauh lebih murah.

Tekanan pada industri rokok yang semakin berat tersebut memaksa perusahaan untuk lebih pandai menyiasati kondisi yang ada. Hal ini pula yang sedang dialami oleh P.T Karya Niaga Bersama Malang (KNBM), perusahaan yang memproduksi rokok merk Grendel ini dituntut untuk mampu merespon dan mengantisipasi segala perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Setiap perusahaan termasuk P.T Karya Niaga Bersama Malang tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu diperlukan suatu bentuk manajemen pengambilan keputusan untuk mengantisipasi kondisi yang ada di lingkungan internal ataupun eksternal. Salah satu antisipasi tersebut dapat melalui serangkaian keputusan strategik yang tepat agar tindakan operasional dapat lebih terarah. Keputusan tersebut yang pada akhirnya akan menentukan sejauh mana PT. KNBM dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keputusan  strategik  akan  berjalan  efektif  bila  manajemen  PT.  KNBM telah melaksanakan suatu perumusan strategik. Perumusan strategik sebagai suatu proses memerlukan sebuah umpan balik terhadap segala tindakan dan keputusan yang telah diambil selama ini. Dengan demikian perumusan strategik diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang dihadapi oleh PT. KNBM terutama yang akan terjadi di masa mendatang.

Besarnya peran dan  manfaat   dari perumusan    strategik    menuntut manajemen untuk menetapkan misi, tujuan, dan strategi dalam rangka untuk mewujudkan arah dan orientasi PT. KNBM. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka penelitian ini layak untuk dilakukan dengan judul adalah Perumusan Strategi Pada PT Karya Niaga Bersama Malang.

1.2.      Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis internal dan eksternal dapat memberikan suatu pengaruh pada pengambilan keputusan strategik organisasional. Sehingga  P.T Karya Niaga Bersama Malang dituntut untuk memilih strategi yang tepat bagi tumbuh dan berkembangnya P.T Karya Niaga Bersama dengan memperhatikan misi dan tujuan awal. Sehubungan dengan itu, maka masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana perumusan strategi dalam menentukan perkembangan P.T Karya Niaga Bersama Malang di masa depan?”

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai  bagian dari  kebijakan  ekonomi  makro,  kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Berbeda dengan kebijakan fiskal yang cenderung lambat karena terdapat proses legislasi, kebijakan moneter dapat dengan cepat disesuaikan mengikuti perubahan kondisi perekonomian yang ada.

Tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah mencapai kesejahteraan sosial masyarakat, yang diwujudkan melalui terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cukup  tinggi,  kesempatan kerja, maupun inflasi    yang rendah. Untuk merealisasikan hal ini terdapat dua syarat penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan  kebijakan  moneter.  Pertama,  otoritas  moneter  harus  berpedoman terhadap besaran-besaran yang dapat dikendalikan. Hal ini dapat berupa nilai tukar, ataupun uang (baik dalam pengertian sempit ataupun luas). Kedua, otoritas moneter harus menghindari terjadinya perubahan kebijakan yang drastis, yang disebabkan karena kegagalannya dalam mengetahui efek tunda dari kebijakan terhadap perekonomian (Friedman, 1968).

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan akhir perekonomian tersebut, regulator dihadapkan pada kondisi trade-off, karena terdapat kontradiksi antara pencapaian satu tujuan dengan tujuan lainnya. Jika kebijakan diarahkan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja, hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain akan mendorong timbulnya inflasi. Jika kebijakan diarahkan untuk menekan inflasi, maka hal ini akan mendorong timbulnya pengangguran. Dengan adanya kondisi trade-off tersebut, otoritas moneter dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memilih satu sasaran saja dengan mengabaikan sasaran lainnya, atau berusaha untuk mencapai semua sasaran tanpa ada satupun yang dapat dipenuhi secara optimal (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003).

Pada dasarnya untuk memahami secara utuh bagaimana kebijakan moneter bekerja, terlebih dahulu perlu dibedakan antara kondisi perekonomian jangka pendek dan jangka panjang. Sebenarnya, perbedaan mendasar antara kedua jangka waktu ini adalah mengenai perilaku harga. Dalam jangka panjang harga-harga bersifat fleksibel, sedangkan dalam jangka pendek banyak harga yang bersifat kaku. Karena perbedaan inilah, maka kebijakan ekonomi akan memiliki dampak yang berbeda pula.

Pada umumnya diyakini bahwa dalam jangka pendek kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi riil, yaitu variabel-variabel ekonomi seperti tingkat bunga riil, produk domestik bruto riil, dan tingkat pengangguran. Akan tetapi dalam jangka panjang, terdapat keyakinan bahwa pengaruh kebijakan moneter adalah netral, yaitu bahwa kebijakan moneter tidak memiliki pengaruh terhadap variabel- variabel  tersebut.  Dalam  jangka  panjang,  kebijakan  moneter  hanya  memiliki pengaruh terhadap kenaikan tingkat harga.

Dalam jangka pendek, kebijakan moneter umumnya dijalankan sesuai dengan siklus bisnis, mengikuti pasang surut perekonomian yang ada. Jika perekonomian berada dalam kondisi pasang (boom), otoritas moneter akan menjalankan kebijakan kontraktif untuk memperlambat kegiatan perekonomian, melalui penurunan jumlah uang beredar, sedangkan pada kondisi perekonomian surut, otoritas moneter akan berupaya mendorong kegiatan perekonomian, melalui penambahan jumlah uang beredar.

Pada implementasinya, efektif atau tidaknya kebijakan moneter tersebut, sangat tergantung dari baik atau tidaknya hubungan antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dalam memandang hubungan antara uang dengan kegiatan ekonomi, terdapat dua pandangan berbeda yang dapat kita cermati, yaitu dari kelompok Monetarist dan Keynesian.

Kelompok monetarist percaya bahwa mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna pada perekonomian, sehingga harga dapat dengan cepat menyesuaikan mengikuti  perubahan  permintaan  dan penawaran.  Dinamika harga tersebut sepenuhnya dipengaruhi oleh dinamika jumlah uang beredar pada perekonomian, yang dipengaruhi bank sentral, melalui kebijakan moneter. Dengan demikian, kelompok monetarist percaya bahwa kebijakan moneter hanya memiliki pengaruh terhadap nilai nominal permintan agregat, melalui perubahan harga.

Kelompok  Keynesian memandang  permasalahan  ekonomi  lebih  kompleks, dimana uang bukan satu-satunya faktor penting dalam mendorong perekonomian. Kelompok  ini  percaya  bahwa  terdapat  sejumlah  kekakuan  (rigiditas) 1   dalam bekerjanya mekanisme  pasar pada perekonomian, yang menyebabkan pasar tidak selalu  berada  dalam  keadaan  seimbang  (misalnya  kontrak  kerja,  atau  pengaturan sejumlah  harga  komoditas  oleh  pemerintah).  Dengan  adanya  hal  ini,  jika  terjadi

1  Pembahasan  mengenai  rigiditas  dalam  perekonomian  dapat  dilihat  misalnya  pada  DeLong,  J. Bradford, 2002, Macroeconomics, Updated Edition, McGraw-Hill, New York.

guncangan dalam perekonomian, dampaknya adalah terhadap pertumbuhan riil dalam jangka pendek, meskipun akhirnya akan berpengaruh juga terhadap perkembangan harga dalam jangka menengah dan panjang (Perry Warjiyo dan Solikin, 2004)2.

Meskipun perbedaan pandangan tersebut telah berlangsung sejak lama di antara paka-pakar ekonomi dari kedua kelompok, akan tetapi saat ini telah lahir suatu konsensus yang berisikan empat hal berikut ini (Masson, Savastano, dan Sharma, 1997 dan 1998): (1) peningkatan jumlah uang beredar adalah netral dalam jangka menengah-panjang; ekspansi moneter hanya memiliki pengaruh permanen terhadap tingkat harga, bukan terhadap output atau tingkat pengangguran; (2) inflasi sangatlah mahal biayanya, baik dalam hal alokasi sumber daya (biaya efisiensi), pertumbuhan output jangka panjang, maupun keduanya3; (3) uang tidaklah netral dalam jangka pendek; kebijakan moneter memiliki pengaruh temporer yang penting terhadap sejumlah variabel riil seperti output dan pengangguran. Akan tetapi masih terdapat ketidakjelasan  pemahaman  mengenai  sifat  alami  atau  ukuran  dari  pengaruh  ini, jangka   waktu   kemunculannya,   dan   bagaimana   mekanisme   kebijakan   moneter ditransmisikan terhadap perekonomian; dan (4) kebijakan moneter mempengaruhi inflasi  dengan  adanya  tenggang  waktu  yang  durasinya  tidak  pasti  dan  dengan

2 Untuk pembahasan sejenis lihat juga misalnya Espinosa-Vega, 1998

3 Masih terdapat perdebatan mengenai seberapa besar tingkat inflasi yang menyebabkan biaya ini menjadi mahal. Perdebatan tersebut terutama mengenai hubungan antara inflasi dan pertumbuhan

output.  Contoh  dari  hal  ini  adalah  masih  berbedanya  perkiraan  besarnya  tingkat  inflasi  dimana hubungan negatif antara inflasi dan pertumbuhan output signifikan secara statistik dalam analisa antar negara (lihat misalnya Fischer, 1993; Barro, 1995; Sarel, 1996; juga Bruno dan Easterly, 1998). Secara menarik, dalam kasus kemakmuran atau biaya efisiensi dari perbedaan inflasi diantara berbagai perkiraan yang tersedia telah melahirkan sebuah konsensus untuk mengarahkan kebijakan pada inflasi yang rendah, bukan nol (lihat misalnya Freedman 1996). kekuatan yang bervariasi, sehingga memperlemah kemampuan bank sentral untuk mengendalikan inflasi atas dasar periode per periode.

Pada akhirnya konsensus tersebut dijadikan dasar lahirnya rezim kebijakan moneter baru, yaitu inflation targeting. Inflation targeting merupakan suatu rezim kebijakan yang secara eksplisist mentargetkan sasaran inflasi tertentu di masa depan sebagai sasaran akhirnya, baik berupa point maupun range. Target inflasi inilah yang dijadikan tujuan utama kebijakan moneter, sedangkan tujuan lain dijadikan sebagai sub-ordinat saja.

Selama lebih dari satu dekade terakhir, rezim inflation targeting, telah mendapat kedudukan tersendiri dalam manajemen moneter modern. Hal ini disebabkan karena secara riil, inflation targeting telah terbukti berhasil dalam mengurangi inflasi dan meningkatkan kinerja perekonomian di negara penggunanya. Inflation targeting muncul sebagai suatu solusi atas permasalahan moneter yang banyak dialami oleh negara-negara maju    (industri)    ketika   menggunakan   pengendalian    nilai    tukar (exchange rate peg) atau besaran moneter lainnya sebagai sasaran antara utama dalam kebijakan moneter yang diterapkan. Inflation targeting juga dipandang sebagai suatu cara yang dapat diambil bank sentral untuk memperbaiki kinerjanya dalam mengendalikan inflasi sekaligus menjadikan kebijakan moneter lebih transparan dan accountable (Masson, Savastano, dan Sharma, 1997 dan 1998).

Sejak  pertama  kali  diterapkan  di  Selandia  Baru  dan  Chili  pada  tahun  1990, banyak negara maju dan bekembang, kemudian mengikuti rezim ini. Saat ini terdapat 42  negara  yang  telah  menerapkan  inflation  targeting dengan  variasi  tingkat perkembangan dan kekuatan yang berbeda-beda4.

Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, terdapat dua perubahan mendasar dalam manajemen moneter di Indonesia. Pertama, sistem nilai tukar yang sebelumnya digunakan, yaitu sistem nilai tukar mengambang dengan rentang intervensi (spread) ditinggalkan, yang kemudian digantikan dengan sistem nilai tukar mengambang bebas5. Kedua, tujuan utama dari kebijakan moneter Indonesia adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, yang diformalkan dengan dikeluarkannya UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kestabilan nilai rupiah dapat dipandang dari dua sisi, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal, kestabilan nilai rupiah dapat diartikan sebagai kestabilan terhadap harga-harga umum, yang dicerminkan oleh tingkat inflasi. Sedangkan kestabilan dalam pengertian eksternal, dapat diartikan sebagai kestabilan rupiah terhadap nilai mata uang lainnya, atau nilai tukar. Meskipun demikian, sasaran yang diumumkan kepada publik hanyalah inflasi, sedangkan perkembangan nilai tukar masih tetap ditentukan oleh mekanisme pasar. Tugas Bank Indonesia dalam hal ini hanyalah menjaga agar pergerakan nilai tukar stabil (Aslim Tadjuddin, 2005). Penciptaan stabilitas nilai tukar, baik secara internal maupun eksternal, pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan. Melalui penciptaan stabilitas internal, maka dapat tercipta pula stabilitas eksternal.

4 Pembahasan rinci mengenai hal ini dapat dilihat pada Carare dan Stone (2005).

5 Pembahasan rinci mengenai sistem nilai tukar di Indonesia dapat dilihat pada Iskandar Simorangkir dan Suseno (2005).

Implementasi inflation targeting di Indonesia, sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2000, meskipun secara formal (eksplisit) baru dilaksanakan pada tahun 2005. Adapun kinerja inflation targeting di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1. Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa kinerja inflation targeting di Indonesia sangat tidak memuaskan. Untuk tahun 2000, 2001, dan 2005 inflasi aktual selalu berada jauh di atas targetnya. Sedangkan untuk tahun 2002, meskipun hanya terpaut 0,03% dari targetnya, namun tetap saja inflasi aktual tidak sesuai dengan targetnya. Untuk tahun 2003, inflasi aktual malah berada di bawah targetnya. Hanya pada tahun 2004 saja, inflation targeting menunjukkan kinerja yang baik, karena telah berada pada nilai rentang sasaran inflasinya.

Tabel 1.1. Target dan Aktual Inflasi di Indonesia, 2000-2005

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia

Karena inflasi dijadikan sebagai sasaran utama, sedangkan tujuan lain hanya dijadikan sebagai sub ordinat saja, studi mengenai inflasi sangat penting adanya mengingat variabel ini bisa memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian melalui pengaruhnya terhadap efisiensi ekonomi maupun distribusi kekayaan (Gadzinski  dan  Orlandi,  2004).  Hal  ini  terutama  penting  dilakukan  mengingat implementasi inflation targeting di Indonesia nampaknya belum mampu memberikan hasil memuaskan.

Banyak studi telah dilakukan dalam upaya mengenali dinamika inflasi, terutama mengenai persistensinya. Persistensi merupakan suatu kondisi dimana suatu variabel akan cenderung menjauh dari nilai alaminya untuk waktu yang cukup lama, jika mengalami guncangan (Fuhrer, 1995). Persistensi inflasi penting dikenali untuk membantu upaya peramalan inflasi, terutama mengenai polanya dalam menyerap guncangan (Gadzinski dan Orlandi, 2004).

Inflasi pada umumnya dianggap memiliki sifat yang persisten. Semakin persisten inflasi, atau semakin tinggi derajat persistensinya, maka semakin sulit bagi kebijakan moneter  untuk  menurunkannya 6 .  Semakin  sulit  bagi  kebijakan  moneter  untuk menurunkan inflasi, maka kinerja perekonomian akan semakin terganggu, dan biaya disinflasi pun akan semakin besar (Fuhrer, 1995).

Banyak studi yang menemukan bahwa perubahan rezim kebijakan moneter juga akan memberikan pengaruh terhadap derajat persistensi inflasi. Studi yang dilakukan oleh Alogoskoufis dan Smith (1991) juga Alogoskoufis (1992) telah menemukan bahwa inflasi secara signifikan lebih persisten pada rezim nilai tukar mengambang dibandingkan dengan nilai tukar tetap. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Siklos (1999) juga Bratsiotis,  Madsen  dan  Martin  (2002)  menemukan  bahwa  dengan

6 Secara harfiah, persistensi dapat diartikan sebagai keberlangsungan, atau kecenderungan untuk semakin menguat, atau dengan istilah statistik dapat didefinisikan sebagai serial correlation positif. Dengan demikian persistensi tidak hanya dapat terjadi pada kenaikan tetapi juga pada penurunan dari nilai alamiahnya. Jika posisi persistensi berada di atas nilai alamiahnya, maka nilai persistensi akan bertanda positif, sedangkan jika posisi persistensi berada di bawah nilai alamiahnya, maka nilai persistensi akan bertanda negatif. Namun pada berbagai literatur yang ada, pembahasan persistensi inflasi hanyalah pada kenaikan saja, dimana studi-studi tersebut bertujuan untuk mengetahui cepat lambatnya penurunan inflasi, untuk dapat kembali pada nilai alamiahnya.

diimplementasikannya  inflation  targeting persistensi  inflasi  ternyata  mengalami penurunan.

Mengingat di Indonesia tampaknya belum pernah dilakukan studi mengenai persistensi ini, maka studi ini dilakukan sebagai upaya awal dalam memahami persistensi inflasi di Indonesia. Selain  itu,  dengan  terjadinya perubahan  rezim moneter, penting  juga untuk  melihat persistensi  inflasi  dalam  kondisi  perubahan rezim moneter tersebut, karena seperti telah disebutkan sebelumnya, setiap perubahan rezim moneter akan membawa perubahan pada persistensi inflasi. Studi ini akan memberikan kontribusi empirik mengenai hal tersebut di Indonesia, dengan melihat persistensi inflasi ketika terjadi perubahan sistem nilai tukar dan implementasi inflation targeting.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang ingin peneliti kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Persistenkah inflasi di Indonesia ?
2. Apakah  perubahan rezim kebijakan moneter memberikan pengaruh terhadap derajat persistensi inflasi ?

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia sampai abad 21 ini masih belum menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja perbankan nasional, banyaknya kredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri, sampai adanya ketakutan pada pemilik dan manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dari adanya perdagangan bebas yang akan terjadi. Hal itu juga diperparah oleh adanya krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan  Juli  1997  yang  telah  membawa  dampak  multidimensional,  artinya mempengaruhi semua aspek seperti menyebabkan krisis sosial sampai krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Krisis-krisis tesebut akhirnya mendorong timbulnya suatu gerakan reformasi sebagai suatu wujud atau keinginan masyarakat akan perubahan di negara ini.

Kondisi di atas menunjukkan suatu dilema yang unik karena disatu sisi berbagai pihak termasuk pemerintah berusaha menempuh berbagai cara untuk membawa perubahan dan perbaikan, namun di sisi lain terdapat pihak-pihak yang bertindak memperburuk keadaan. Senada dengan hal tersebut, Ariyoto (2000:3) mengatakan bahwa kondisi dunia usaha Indonesia pasca krisis ekonomi masih carut marut. Dikaitkan dengan  standar  kinerja    ekonomi pasar,  kinerja  dunia  usaha  dan perekonomian Indonesia memprihatinkan. Selama ini  dirasakan terdapat dualisme yang tidak terelakkan dalam praktek dunia usaha yaitu disatu sisi terdapat kebijakan pemerintah yang positif, diantaranya adalah semangat regulasi dalam arus pasar bebas sedangkan di sisi lain ditemukan orientasi berkurang, diantaranya indikasi tingkat korupsi yang tinggi dalam mendahulukan kepentingan kaum elitis.

Dari beberapa hal yang ditelah diuraikan di atas kejadian-kejadian tersebut disebabkan  karena  selama  ini  Indonesia  tidak  menerapkan  Good   Corporate Governance (GCG) sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Terdapat sinyalemen bahwa krisis ekonomi tersebut dipicu oleh krisis disektor publik yang selama ini banyak menerapkan Bad Corporate Governance yang berakibat pada pengambilan keputusan yang salah, buruknya manajemen yang pada akhirnya menyebabkan risiko tingginya utang usaha dan juga dampak korupsi yang sangat nyata, seperti yang dinyatakan dalam resolusi “Corruption in Governance”, antara lain menghancurkan efektivitas program pemerintah, menghambat pembangunan, dan merusak individual/ kelompok masyarakat, mengurangi kredibilitas pemerintah, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan melemahnya daya saing (Wildan 2001). Darmawati, dkk (2005) menjelaskan bahwa   GCG sering disebut sebagai penyebab krisis keuangan di negara-negara di Asia, dimana ciri utama dari lemahnya GCG adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri oleh pihak manajer perusahaan. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan pada investor tentang pengembalian (return) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Dengan demikian, secara agregat hal tersebut dapat mengakibatkan aliran masuk modal (capital inflows) ke suatu negara mengalami penurunan,   sedangkan aliran keluar (capital outflows) dari suatu negara mengalami kenaikan.

Kinerja usaha yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan  perusahaan  dalam   melakukan pemantauan  dan penentuan perencanaan strategis. Dimensi lain penyebab buruknya kinerja perusahaan secara umum adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Seperti diketahui, budaya suap- menyuap, kolusi-korupsi dan nepotisme (KKN) masih marak mewarnai  praktik bisnis di Indonesia. Oleh karena itu perusahaan harus dapat merancang dan merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan serta mempunyai seperangkat   sistem    pengetahuan    yang    terpercaya.    Beberapa    hasil    penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara strategi, lingkungan, dan pengendalian (Syakhoza, 2000). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam mengembangkan strategi perusahaan, bentuk dan pemilihan strategi harus sesuai dengan kondisi lingkungan perusahaan dan diselaraskan dengan atribut sistem pengendalian.

Etika usaha adalah suatu konsep yang memberikan pedoman tentang bagaimana sebuah perusahaan meraih keuntungan sesuai dengan kepatuhan publik. Tetapi etika usaha pada dasarnya lebih memerlukan kesadaran individual seorang pengusaha dari pada kesadaran kolektif.          Bakrie (2000:22) menjelaskan bahwa etika usaha adalah sebuah konsep tentang bagaimana sebuah usaha dilaksanakan dengan “benar”, kata “benar” (dalam tanda kutip) sangat interpretable karena konsep benar dan salah pada umumnya ditentukan oleh latar belakang budaya dalam sebuah masyarakat. Kendati demikian batasan-batsan umum yang telah  dikelola secara etis atau tidak. Pertama, secara internal perusahaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan- peraturan administrasi yang umum berlaku. Di sini ada pembagian tugas tentang siapa yang harus melakukan apa dan kapan tugas tersebut dimulai serta kapan tugas itu berakhir.  Kedua,  secara  eksternal  pengelolaan  perusahaan  haruslah  dilaksanakan sesuai  konsep  keadilan  dan  kepatuhan  yang  berkembang.  Berbagai  prinsip  etika seperti dignity (harga diri/martabat), equity (keadilan), prudence (kehati-hatian), honesty (kejujuran),  openes (keterbukaan),  goodwill (niat  baik)  harus  dijadikan pedomen dan aturan dalam usaha mengembangkannya menjadi ukuran kinerja suatu perusahaan. Oleh karena itu, untuk menciptakan bisnis yang beretika dan mengurangi praktek kecurangan yang ada maka perlu menempuh cara-cara konkret seperti antara lain: Pertama, membuat kode etik atau aturan yang bersifat lebih formal dan merumuskan  secara  bersama  dalam  rangka  mengihindari  adanya  tendensi  atau maksud tertentu dari berbagai pihak. Kedua, dibentuknya sebuah komite etik yaitu semacam lembaga yang berfungsi sebagai pengawas atau untuk mengontrol dalam pelaksanaan kode etik tersebut. Ketiga, adanya pelatihan etika bisnis dan profesi bagi seluruh karyawan, dan keempat, adanya pelaporan secara formal tertentu pelaksanaan etika dalam perusahaan (Media Akuntansi, 2000).

Dari beberapa uraian di atas, krisis enonomi yang terjadi telah membawa dampak yaitu munculnyua isu mengenai konsep GCG yang  menjadi isu sentral dalam rangka mendukung  pemulihan  ekonomi  dan  pertumbuhan  bisnis  yang  dipasaran  terjadi banyak konflik kepentingan antara berbagai pihak. Menurut Syakroza (2000), ada dua penyebab pemacu isu munculnya GCG. Pertama, perubahan lingkungan yang sangat cepat yang berdampak pada perubahan peta kompetisi pasar global.  Kedua, semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan kompetisi pasar global terus meningkat karena dipacu oleh kecanggihan tehnologi dan regulasi ekonomi. Sebenarnya, istilah Good Corporate Governance atau dikenal dengan GCG bukan merupakan hal baru di Indonesia. Namun, isu mengenai GCG semakin mencuat dan menjadi topik bahasan penting yang disebabkan karena bangkitnya kesadaran dan tanggung jawab secara nasional dalam rangka mendukung pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Banyak perusahaan di Indonesia yang sebelumnya dikatakan sehat, namun kemudian berguguran karena tidak menerapkan GCG apalagi di era persaingan yang semakin global seperti sekarang ini. Namun sayangnya banyak perusahaan milik negara  ataupun perusahaan swasta yang belum menerapkan GCG padahal konsep tersebut banyak memberikan manfaat yang berarti nantinya bagi perusahaan.

Salah satu faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia adalah pada   umumnya   perusahaan   belum   mengetahui   dan   memahami   konsep   Good Corporate Governance. Hal tersebut dapat dipahami karena bagi banyak pelaku dunia usaha pada negara berkembang, seperti Indonesia, konsep GCG merupakan sesuatu yang baru. Karena itu, tidak mengherankan jika masing-masing pelaku dunia usaha mempunyai intrepretasi sendiri yang mungkin berbeda dengan yang lain. Apalagi perusahaan di Indonesia masik banyak perusahaan yang bersifat usaha keluarga (Family Business).

Dari gambaran di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang   konsep GCG pada perusahaan milik negara (BUMN) maupun Perusahaan Milik Swasta (BUMS) dengan judul: “PERSEPSI    MANAJEMEN    PERUSAHAAN    TERHADAP    PRINSIP- PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Pada Perusahaan BUMN dan BUMS Di Jawa Timur)”

1.2 Perumusan Masalah

Wacana dan tuntutan GCG yang selama ini kurang didengungkan semakin meningkat.  Banyaknya   perusahaan    baik  publik   ataupun   privat    yang    runtuh menunjukkan  corporate  governance yang  lemah.  Salah  satu  aspek  yang  paling dituntut oleh masyarakat terhadap pelaksanaan corporate governance adalah transparansi. Seringkali perusahaan kurang transparan dalam memberikan informasi baik kepada pemegang saham, investor serta masyarakat. Hal ini diperkuat dengan rontoknya  perusahaan  publik  yang  notabene  memperoleh  pendapat  ”wajar  tanpa pengecualian” dalam laporan keuangannya dari auditor eksternal.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi manajemen perusahaan ditinjau dari perusahaan BUMN dan BUMS  terhadap prinsip-prinsip GCG?
2. Bagaimanakah  persepsi  manajemen  perusahaan  ditinjau  dari  level  manajer terhadap prinsip-prinsip GCG?

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pajak pertambahan nilai (PPN) baru diterapkan pada tahun 1985, dan diatur dalam UU No 8 tahun 1985 yang kemudian disempurnakan oleh UU No 11 tahun 1994. Pajak ini dimaksudkan sebagai pengganti pajak penjualan dan pajak penjualan impor. Dibandingkan dengan dua pajak tersebut, PPN memiliki basis yang lebih luas karena tidak hanya meliputi produsen pabrikan, tetapi juga mencakup distributor, agen besar dan penjual eceran. Ketika ketentuan PPN diterapkan pada tahun 1985, maka penerimaan PPN langsung meningkat tajam. Tingginya penerimaan PPN disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya basis pajak yang lebih luas dan tambahan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tarifnya 10% diatas tarif PPN. Karena PPN ini merupakan pengganti pajak penjualan atau timbul karena adanya barang atau jasa yang ditransaksikan maka PPN  termasuk  pajak  obyektif.  Menurut  Adriani  dalam Brotodihardjo,1982:90, menyatakan bahwa pajak obyektif dimulai denganan obyeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain – lain kemudian dicari orang atau subyek yang harus membayar pajaknya. Keadaan subjektif subyek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus – kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Selain PPN & PPnBM, yang termasuk pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak membedakan  tingkat  kemampuan  konsumennya.  Konsumen  yang  memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah diperlakukan sama. Dengan demikian PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Sebagaiman diketahui UU PPN 1984 menerapkan tarif tunggal, yang justru lebih mempertajam  dampak   regresif  (Sukarji,2005:148).   Contoh    yang    dapat menggambarkan dampak regresifitas adalah sebagai berikut :

Amalia,    seorang    pegawai    honorer    di   instansi    pemerintah    dengan penghasilan satu bulan Rp.500.000,-. Sedangkan Titik adalah seorang pengusaha dengan penghasilan bersih perbulan Rp. 2.000.000,- mereka membeli sepeda masing – masing seharga Rp.100.000,-. Untuk itu mereka harus membayar PPN masing – masing sebesar 10 % atau Rp.10.000,-. Walaupun tarifnya sama 10%, namun apabila dihitung beban pajaknya akan berlainan, yaitu :

Untuk mengurangi regresifitas ini, konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan beban pajak tambahan berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Tentang hal ini, tersirat baik dalam memori penjelasan bagian umum maupun memori penjelasan pasal 5 UU PPN

1984 yang antara lain menegaskan bahwa atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai upaya nyata untuk mencapai keseimbangan pembebanan   pajak   antara   konsumen   yang   berpenghasilan   rendah   dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Diharapkan dengan pengenaan pajak tambahan berupa PPnBM terhadap konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, maka dampak regresif ini dapat ditekan.  Dengan kata lain asas keadilanlah yang melatar belakangi adanya pungutan lain selain PPN untuk konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Suatu sistem pemungutan pajak akan mendekati asas keadilan apabila beban pajak yang dipikulkan oleh wajib pajak sepadan dengan kemampuannya.

Tapi kemudian menjadi masalah ketika definisi barang mewah di masyarakat cepat berubah dan bergeser. Contoh yang mudah ditemui adalah telepon seluler. Lima tahun yang lalu telepon seluler merupakan yang mewah karena selain harganya yang mahal juga jangkauan penerimaannya juga terbatas untuk daerah tertentu saja yang kebanyakan adalah perkotaan. Tapi lain yang terjadi sekarang hampir semua lapisan masyarakat mengkonsumsi telepon seluler bahkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. Dilain pihak peraturan yang  mengatur  barang kena pajak  yang  tergolong  mewah tidak  bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut.

Selain hal tersebut diatas perilaku konsumen juga mengalami pergeseran yang sangat signifikan baik secara individu maupun lingkungan ataupun keterkaitan antara keduanya. Bahkan dewasa ini perilaku konsumen tidak berasal dari konsumen tapi produsen bisa menciptakan perilaku konsumen untuk konsumennya. Contohnya adalah air minum dalam kemasan. Sebelum air minum dalam kemasan diproduksi, masyarakat memenuhi kebutuhan air minum sendiri dengan memasak air, kemudian produsen mengenalkan air minum dalam kemasan ke masyarakat luas disertai usaha untuk menciptakan persepsi bahwa air minum dalam kemasan lebih sehat, hegienis dan praktis. Kemudian pola konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan air minum berubah, dari memasak sendiri menjadi membeli produk air minum dalam kemasan.

Struktur masyarakat dan etnis menentukan sebagian besar dari apa yang dibeli dan digunakan oleh konsumen individual. Sistem hukum dan pemerintahan adalah bagian dari budaya suatu bangsa. Sistem tersebut menetukan apa yang dapat ditawarkan oleh penyuplai, cara – cara barang dapat dipasarkan dan tingkat dimana konsumen dibolehkan bertindak berdasarkan preferensi mereka. Apakah negara – negara akan mencurahkan sumber daya mereka untuk militer, industri atau barang konsumen. Apakah suatu bangsa akan menghasilkan mobil yang baik atau tank yank yang baik? Pendidikan yang baik atau kesehatan yang baik? Komputer  yang  baik  atau  musik  yang  baik?   Dan  karena  ketidakjenuhan permintaan mendiktekan bahwa tidak akan pernah cukup untuk semua, apakah barang ini harus tersedia terutama untuk kaum tua atau muda? Untuk kelompok etnis  atau  agama  mana?  Untuk  orang  yang  berpendidikan  terbaik  atau  untuk anggota dari keluarga “yang tepat” atau orang dari partai yang berkuasa? Pilihan seperti ini terjepit kuat oleh budaya dimana individu merupakan bagian darinya.

Perpajakan yang didalamnya terdapat unsur PPN dan PPnBM merupakan juga bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah secara berlebihan pada umumnya dilakukan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi merupakan kegiatan yang kontraproduktif. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi seperti ini perlu dikurangi. Salah satu sarana yang  dapat  ditempuh  adalah  diberikannya  beban  pajak  tambahan  terhadap kegiatan mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Motif diatas itulah maka dengan kata lain, pemerintah dengan kebijakan fiskalnya yang termaterialkan dalam PPnBM, berusaha untuk mempengaruhi perilaku konsumen khususnya pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah.

Tetapi  PPN  berbeda  dengan  PPnBM.  Bahkan  bisa  dikatakan  bahwa PPnBM merupakan pajak yang kurang populer dimasyarakat umum. Hal itu bisa disebabkan karena karekter dari PPnBM itu sendiri yaitu; merupakan pungutan tambahan disamping PPN dan hanya dipungut satu kali yaitu pada saat import dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pabrikan. Yang selanjutnya tidak ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. PPnBM oleh distributor akan dimasukkan ke harga pokok barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut.

Maka tidak heran ada beberapa konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut tidak mengetahui tentang PPnBM. Karena dari pihak Direktorat Jendral Pajak hanya mengsosialisasikan PPnBM ke importir dan PKP pabrikan.

Salah satu kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang elektronika. Barang elektronika yang dikenakan PPnBM antara lain TV diatas 21′,   air conditioner (AC), radio cassette, mesin cuci, alat perekam atau reproduksi gambar, alat fotografi dan lain – lain. Bahkan bisa dikatakan sebagian besar kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor adalah barang elektronika. Di masyarakat sendiri barang elektronika merupakan  barang  yang  paling  cepat  mengalami  reposisi,  yaitu  dari  barang mewah ke barang yang banyak dikonsumsi hampir semua lapisan masyarakat. Bahkan pada tanggal 30 Januari 2003 dengan keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.51/2003 sebanyak 20 item barang elektronika dikeluarkan dari kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang berarti tidak dikenakan lagi PPnBM serta 9 item barang elektronika yang mengalami penurunan tarif PPnBM.

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat uraian diatas dengan judul “Persepsi Konsumen Terhadap Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Pada Barang Elektronika di Kota Malang”

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Dalam perkembangannya, selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, penerimaan negara dari sektor pajak mengalami tren yang selalu meningkat. Dari tahun ke tahun porsi penerimaan pajak dalam APBN kita terus mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Hingga  saat  ini  tidak  kurang  dari  80% APBN dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak.

Untuk tahun 2006 ini, pemerintah telah menargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar Rp 348,66 T. Sedangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk triwulan pertama di tahun 2006, telah diperoleh penerimaan sebesar Rp 82 T. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan tulang punggung dalam APBN. Penerimaan    dari  sektor pajak  ini  diharapkan  mampu  mengurangi ketergantungan dari hutang luar negeri serta mempu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa kita di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu juga diharapkan penerimaan dari sektor pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, serta pembangunan nasional yang adil dan merata. Sebagai contohnya adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemerintah sekarang telah sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan penerimaan negara untuk kepentingan bangsa demi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program BOS.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan terutama dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pada prakteknya BOS diberikan kepada SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, Pondok Pesantren Salafiyah dan Sekolah Agama Non Islam penyelenggara   Wajib   Belajar   Pendidikan   Dasar   9   Tahun.   Bantuan   ini diharapkan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pendidikan sampai saat ini merupakan “barang mahal” dan masih banyak yang belum bisa menikmatinya.

Sumber dana BOS bersumber dari APBN dan merupakan realisasi dari program  kompensasi   pengurangan   subsidi  BBM   (PKPS-BBM)  yang dialokasikan khusus untuk bidang pendidikan. Pendistribusian dari dana BOS tersebut disalurkan dengan cara didistribusikan kepada sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan Nasional setempat.

Sedangkan sekolah-sekolah yang berhak menerima dana BOS dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: Pertama, sekolah-sekolah yang masuk ke dalam kelompok Sekolah Negeri yaitu dana pengelolaan sekolah semuanya berasal dari APBN. Kedua, sekolah-sekolah yang masuk ke dalam kelompok selain Sekolah Negeri atau lebih  dikenal  dengan  Sekolah  Swasta  dimana  dananya tidak berasal dari APBN.

Kemudian penggunaan dana BOS itu sendiri dapat digunakan untuk pembelanjaan barang dan jasa, pengeluaran untuk honorarium dan Bantuan Siswa Miskin.

Dalam  hal  untuk  pembelanjaan  barang,  sekolah  yang  menerima  dana BOS   tersebut  menggunakannya untuk    membeli     fasilitas-fasilitas    demi kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), seperti misalnya membeli meja dan kursi yang baru untuk mengganti meja dan kursi lama yang telah rusak, pembelian bahan-bahan material untuk perbaikan pembangunan gedung sekolah yang baru agar para siswa dapat belajar lebih nyaman dan mudah dalam menerima materi pelajaran dan tidak terganggu dengan atap sekolah yang bocor atau gedung sekolah yang hampir roboh yang dapat membuat para Guru dan siswa  menjadi  was-was  sehingga  menimbulkan  tidak  lancarnya  Kegiatan Belajar Mengajar.

Bisa juga dengan membeli alat-alat komputer untuk penambahan fasilitas sekolah atau lebih baik lagi jika program pengadaan komputer tersebut diperuntukkan   bagi   para   siswa   sehingga   para   siswa   tidak   gagap akan kecanggihan teknologi masa kini. Hal ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan SDM bangsa Indonesia sehingga tidak kalah dengan SDM dari negara-negara lain.

Namun yang jadi permasalahan adalah perlakuan perpajakan yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang memperoleh dana BOS tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban dana BOS yang telah diberikan terhadap Pemerintah, apakah sudah sesuai dengan target penggunaannya atau malah  disalahgunakan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab. Selain itu juga masih banyak sekolah-sekolah yang belum mengerti tentang perpajakan serta permasalahannya. Yaitu bagaimana tata cara memungut, memotong dan menghitung penghasilan yang dikenakan pajak, serta tata cara melaporkan dan menyetorkan SPT (Surat Pemberitahuan) dan SSP (Surat Setoran Pajak).

Sebenarnya untuk perlakuan perpajakan sehubungan dengan dana BOS, pemerintah telah membuat peraturan yang di atur dalam SE-02/PJ./2006 yang telah ditetapkan Pemerintah pada tanggal 1 Februari 2006. Di dalam Surat Edaran  tersebut  dijelaskan  bagaimana perlakuan  perpajakan  dana  BOS  bagi Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, baik itu digunakan untuk pembelanjaan barang, pembelanjaan jasa, kewajiban Bea Materai atas dokumen-dokumen seperti kontrak, invoice atau bukti pengeluaran (dengan nilai materai Rp 3.000,- atau materai Rp 6.000,-) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2003, serta kewajiban pemotongan PPh 21 atas honorarium.

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak sendiri selaku perpanjangan tangan dari pemerintah, telah melakukan upaya sosialisasi berupa : Talk Show, Road Show ke mal-mal, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, apalagi sekarang Direktorat Jenderal Pajak telah berani membuat gebrakan dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah atas.

Namun upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh baik Pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak tersebut masih berkutat pada kota-kota besar. Sehingga masyarakat yang berada di daerah yang bukan termasuk kota besar, pengetahuannya  boleh  dikatakan  masih  nol  jika  berkenaan  dengan  masalah pajak. Yang lebih dikhawatirkan, jika penerimaan negara yang semestinya bisa ditingkatkan akan mengalami stagnasi atau lebih parah lagi jika penerimaan negara dari sektor pajak sampai menurun.

Maka dari itu, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis mengadakan penelitian untuk mengangkat topik mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan mengambil judul : “PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK DANA BOS DALAM HAL  PEMBELANJAAN  BARANG   BAGI SEKOLAH NEGERI  DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN”

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan memerlukan sumber dana bagi pengembangan usahanya, yang dapat diperoleh dari dalam maupun luar perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan dana dari dalam perusahaan yang berasal dari laba ditahan (retained earning), atau menggunakan dana dari luar perusahaan yang diperoleh dengan hutang, baik dari bank maupun lembaga keuangan yang lainnya, serta dapat pula melalui penjualan saham lewat bursa saham. Pembiayaan melalui pinjaman mempunyai keuntungan yakni relative mudah didapat, sedangkan kelemahannya adalah adanya keterbatasan perolehan jumlah pinjaman, adanya beban bunga pinjaman yang tetap, serta perlunya jaminan asset.

Hartono (2000) menuliskan bahwa perusahaan yang belum menjadi perusahaan publik dapat meningkatkan sumber dana dengan menempuh beberapa alternatif, yaitu pertama, menjual saham langsung kepada pemegang saham yang sudah ada sebelumnya. Kedua, menjual saham kepada karyawan lewat Employee Stock Ownership Plan (ESOP). Ketiga, menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi (dividend reinvestment plan). Keempat, menjual langsung kepada pembeli tunggal (misalnya investor institusional) secara privat. Kelima, menjual kepada publik lewat pasar saham.

Banyak perusahaan besar di Indonesia yang memilih sumber dana dari emisi saham dalam mengembangkan usahanya, hal ini tercermin dari makin banyaknya perusahaan yang melakukan (Initial Public Offering) IPO. Contohnya seperti bank Mandiri tahun 2003, dan PT Indonesia Power sebagai anak perusahaan PT Perusahan Listrik Negara (PLN) yang dilakukan pada semester II tahun 2005, kemudian PT Excelcomindo Pratama pada tanggal 8 agustus 2005.

Initial Public Offering (IPO) adalah penawaran saham di pasar perdana yang dilakukan oleh perusahaan yang hendak go public dan juga merupakan langkah awal yang menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan publik (Almillia dan Silvy, 2003). Penawaran publik mengindikasikan perusahaan berada pada tahapan bertumbuh sehingga perusahaan  memerlukan  dana  untuk  ekspansi  atau   untuk    melakukan modernisasi. Keadaan ini menyebabkan kemungkinan perusahaan privat yang sedang dalam tahap pertumbuhan cepat atau lambat akan menjadi perusahaan publik untuk mendanai investasinya.

Harga saham yang dijual di pasar perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dan penjamin emisi (underwriter), sedangkan harga  di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Apabila penentuan harga saham saat IPO secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder di hari pertama, maka terjadi underpricing. Sebaliknya apabila penentuan harga saham saat IPO secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder di hari pertama, maka terjadi overpricing. Underpricing dan overpricing merupakan dua hal atau perilaku saham yang selalu terjadi pada penawaran perdana. Namun sejalan dari penelitian terdahulu dan banyak dari literatur yang menyatakan bahwa rata-rata harga saham pada saat masuk pasar sekunder dihari pertama selalu cenderung terjadi underpricing, maka dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada fenomena underpricing saja.

Daljono (2000) menyatakan bahwa pada saat perusahaan go public di Indonesia (untuk pertama kali menjual sahamnya), terdapat kecenderungan terjadinya underpricing. Aggarwal et al (1993) dalam Daljono (2000) menyatakan bahwa di beberapa negara berkembang,  misalnya  di  Amerika  Latin,  gejala  adanya  underpricing dalam  jangka pendek juga terjadi, tetapi dalam jangka panjang kondisi sebaliknya overpricing yang terjadi.

Kondisi underpricing tidak menguntungkan bagi perusahaan yang melakukan go publik (emiten) karena dana yang diperoleh tidak maksimal. Sebaliknya jika terjadi overpricing, perusahaan berhasil menghimpun dana yang lebih murah. Sedangkan bagi investor, dalam hal ini pembeli saham di pasar perdana, mengharapkan underpricing sehingga dapat memperoleh capital gain.  Para pemilik   perusahaan  (emiten) menginginkan agar dapat meminimalisir underpricing, karena terjadinya underpricing akan menyebabkan transfer kemakmuran (wealth) dari pemilik (emiten) kepada para investor (Daljono, 2000).

Untuk menciptakan harga saham yang ideal, terlebih dahulu perlu dipelajari faktor-faktor yang mempengaruhi gejala underpricing. Seperti diketahui bahwa, keberadaan fenomena underpricing pada IPO mempunyai implikasi yang luas bagi para pelaku di pasar modal, terutama bagi para investor. Pengetahuan mengenai underpricing dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menjadi investor yang lebih rasional, sehingga investor menjadi lebih selektif dalam membeli saham-saham yang ditawarkan. Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi underpricing akan dapat menghindarkan perusahaan yang akan go publik dari kerugian karena underestimate atas nilai pasar sahamnya (Mardiyah, 2003).

Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas dan lengkap mengenai perilaku harga saham yaitu fenomena underpricing ataupun overpricing pada saat penawaran saham perdana, yaitu adanya perbedaan keinginan antara emiten yang menginginkan meminimalisir underpricing dengan investor yang justru menginginkan underpricing, serta mengetahui besarnya tingkat underpricing dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberadaan underpricing maka dilakukan penelitian analisis perilaku pasar saham pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta.

Hudiyanto (2001), meneliti mengenai besaran underpricing penawaran saham perdana: sebelum dan sesudah krisis moneter bulan Juli 1997. Penelitian mengambil sampel dari semua emiten-emiten yang melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta dari tahun

1996 sampai dengan 2000. Dengan abnormal return ukuran dari underpricing sebagai variabel terikat dan kondisi pasar sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, saham perdana mengalami underpricing sebesar 21,96% secara rata-rata dan siginifikan pada saat pertama kali diperdagangkan. Perhitungan tersebut menggunakan metode market adjusted abnormal return. Penelitian juga mendapatkan fakta bahwa kondisi bursa yang terpengaruh oleh krisis moneter Juli 1997 mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat underpricing.

Mahartha (2005), meneliti perilaku harga saham perusahaan keuangan pada penawaran IPO di Bursa Efek Jakarta tahun 1999-2002 dengan abnormal return ukuran dari underpricing sebagai variabel terikat, Return on Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai variabel bebas. Sampel yang diambil yaitu semua perusahaan keuangan yang melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta periode 1999-2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Debt to Equity Ratio (DER) yg relative lebih besar dapatn memberikan pengaruh positif terhadap tingkat underpricing dan sebaliknya tingkat ROE yg relatif lebih besar dapat memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat underpricing.

Penelitian    dalam   skripsi    ini    bertujuan   untuk   mengembangkan    hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mahartha (2005) yang menggunakan variabel debt to Equity Ratio (DER) dan Return on Equity (ROE), kemudian Hudiyanto (2001) yang menggunakan kondisi pasar. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa  variabel  tersebut,  untuk  meneliti  kembali  dengan  judul  “Perilaku  Harga Saham Perusahaan Pada Penawaran Saham Perdana (IPO)”. Namun dengan perusahaan, dan periode serta varibel yang berbeda yaitu tahun 1999 sampai dengan 2003, dalam jangka waktu 10 hari dan 6 bulan (untuk melihat tren yang terjadi) setelah IPO (aftermarket performance). Dengan Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), IHSG (sebagai proksi dari variabel kondisi pasar) sebagai independent variable dan abnormal return mewakili tingkat underpricing sebagai dependent variable.

1.2.      Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah terjadi underpricing pada penawaran saham perdana dan berapa besarnya underpricing tersebut pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta untuk periode 1999-2003 ?
2. Bagaimanakah perilaku harga saham perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta pada saat IPO untuk periode 1999-2003 dalam jangka waktu 10 hari dan 6 bulan setelah IPO (aftermarket performance) ?
3. Apakah variabel (ROE) Return on Equity, (DER) Debt to Equity Ratio, dan kondisi pasar (proksi dari IHSG) mempengaruhi underpricing ?

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Persaingan yang sangat tajam terjadi di semua lini usaha dalam era perdagangan bebas. Agar dapat memenangkan persaingan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu fleksibel, kualitas. Fleksibel artinya perusahaan mampu menangkap kebutuhan dan keinginan pelanggan yang selalu berubah. Kualitas artinya perusahaan harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Perusahaan agar mampu berkembang atau paling tidak bertahan hidup, maka perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, harga murah, pengiriman tepat waktu dan pelayanan yang memuaskan terhadap pelanggan. Hal ini berarti bahwa, perusahaan harus benar-benar memperhatikan kualitas dari berbagai  aspek.  Mulai  dari  kualitas  bahan  baku,  kualitas     tenaga  kerja,  kualitas distribusi yang mampu menyerahkan produk sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh pelanggan, dan promosi yang berkualitas, sehingga mampu memikat pembeli yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pelanggan.

Perhatian khusus pada kualitas produk akan membawa dampak yang positif terhadap   perusahaan.  Proses  produksi yang  memperhatikan  kualitas  akan menghasilkan  produk  yang  berkualitas  yang  diharapkan  bebas  dari  kerusakan sehingga berbagai pemborosan dapat dihindari.

Dengan beberapa aspek seperti dibawah ini, perusahaaan harus benar-benar memperhatikan kualitas dari berbagai aspek sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang selalu berubah, antara lain:

1. kualitas bahan baku.
2. Tenaga kerja yang mampu bekerja secara efisien.
3. Kualitas  distribusi  yang  mampu  menyerahkan  produk  sesuai  waktu  yang diinginkan   pelanggan   dan   promosi   yang   berkualitas,   sehingga   mampu memikat pembeli yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pelanggan. Pihak manajemen memerlukan sumber informasi secara akurat yang dapat

menunjukkan    kondisi    perusahaan    terutama    yang    berkaitan    dengan   aktivitas penciptaan, pengidentifikasian, mempertahankan dan memperbaiki kualitas produksi. Hal  itu  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  biaya  yang  telah  dikeluarkan untuk mengendalikan kualitas dan melakukan pencegahan, serta berusaha menekan pemborosan-pemborosan biaya kualitas yang seharusnya tidak perlu terjadi. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran dan pelaporan biaya kualitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pihak manajemen di dalam melakukan perencanaan dan pengendalian biaya kualitas.

Menurut Hansen dan Mowen (2000:7) biaya kualitas (cost of quality) adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Jadi   biaya kualitas adalah  biaya    yang   berhubungan  dengan   penciptaan, pengidentifikasian,  perbaikan,  dan  pencegahan  kerusakan.  Biaya  kualitas  tidak berbeda dengan biaya yang lain, misalnya, biaya produksi dan biaya administrasi Biaya  ini  dapat  diprogram,  dianggarkan,  diukur,  dan  dianalisa  untuk  mencapai kualitas yang diharapkan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga perusahaan akan mencapai efektifitas dan efisiensi yang berhubungan dengan kualitas.

Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas merupakan suatu hal yang dipandang perlu mengingat peranannya di dalam pencapaian efektifitas dan efisiensi biaya. Dengan adanya pengukuran dan pengendalian biaya kualitas dapat dijadikan sebagai alat untuk pengendalian biaya kualitas yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan yang disebabkan oleh produk yang kualitasnya rendah.

PT. Pesona Remaja adalah perusahaan yang akan dijadikan obyek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang bergerak dalam bidang tekstil, sehingga dalam produksinya harus benar-benar memperhatikan kualitas dengan tingkat harga bersaing agar dapat menguasai pangsa pasar. Namun, perusahaan ini masih belum menyajikan pencatatan akuntansi yaitu laporan biaya kualitas yang dapat berguna untuk pengendalian biaya kualitas.

Berdasarkan uraian diatas dan pentingnya pengukuran, serta pelaporan biaya kualitas sebagai alat pengendalian biaya kualitas, maka dilakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah biaya kualitas melalui penulisan skripsi dengan judul: “PENGUKURAN DAN PELAPORAN BIAYA KUALITAS SEBAGAI ALAT UNTUK PENGENDALIAN BIAYA KUALITAS (Studi Kasus Pada PT. Pesona Remaja-Malang)”.

1.2. Perumusan Masalah

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang, bahwa kualitas suatu produk dapat dijadikan sebagai alat pengendalian biaya kualitas yang terbukti sebagai kunci keberhasilan dan daya tahan perusahaan dalam berkompetisi. Untuk meningkatkan kualitas produksi secara berkelanjutan dan mengetahui seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produknya, maka perusahaan perlu membuat suatu laporan tentang biaya kualitas secara periodik. Dengan demikian memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan biaya kualitas.

Sesuai  dengan  uraian  diatas,  permasalahan  yang  timbul  dapat  dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana  mengukur  dan  melaporkan  biaya  kualitas  agar  dapat  digunakan sebagai alat pengendalian biaya kualitas.”